Kopertis XIII Aceh Akan Umumkan Hasil Monev PTS

Koordinator Kopertis XIII Prof Jamaluddin menandaskan bahwa pihaknya tidak ada masalah terkait dengan diumumkan atau tidak diumumkannya hasil monitoring dan evaluasi perguruan tinggi tidak sehat yang ada di Aceh. Jika ada hal yang masih bisa dicarikan solusi maka akan  ada solusi untuk masalah tersebut.

“Kita tidak masalah, kalau Dikti bilang tidak usah diumumkan kita tidak umumkan. Kalau diinstruksikan untuk diumumkan ya kita akan diumumkan,”kata Prof Jamaluddin menjawab pertanyaan dari sejumlah pimpinan PTS pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jenderal yang diadakan Kopertis XIII Aceh di UBudiyah Plannary Hall, Senin (10/3).

Ditegaskannya, terkait dengan pembinaan PTS pihaknya tidak memulai dari nol. Karena sudah jauh-jauh hari berkoordinasi dengan dengan Kopertis I Sumut. Dilaporkan bahwa beberapa waktu lalu Kopertis mengadakan monitoring dan evaluasi terkait dengan keberadaan PTS sehat dan tidak sehat di Aceh. Direncanakan, Kopertis akan mengumumkan kategori PTS sehat dan tidak sehat pada 17 Maret 2014.  

Prof Jamal juga menegaskan pihaknya akan menertibakan seluruh program jarak-jauh yang selama ini digelar oleh sejumlah PTS. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghindari terjadi praktik-praktik penyelenggaran pendidikan tinggi yang tidak berkualitas dan sarat penyelewengan. Pihaknya juga mengaku siap atas segala konsekwensi terkait dengan kebijakan mengumkan PTS sehat dan tidak sehat.

“Pendidikan jarak jauh selama lebih cenderung ke entrepreneurshipnya daripada memberikan kualitas. Biaya pendidikan di tempat mereka lebih murah dari yang PTS lokal, akhirnya semua kuliah di situ karena biayanya lebih murah,”kata Jamal didampingi Sekpel Kopertis XIII Drs Zulkarnain dan Moderator Jurnalis JH MBA.

Dengan kebijakan ini diharapkan PTS yang ada di daerah bisa berkembang. Meskipun ada beberapa daerah seperti Simeulu yang belum ada perguruan tinggi, pihaknya akan mengupayakannnya. Apalagi kata Jamal banyak orang-orang Simeulu di Banda Aceh yang punya kapasistas untuk mengembangkan perguruan tinggi di daerahnya.

Disamping itu, menyangkut dengan kualitas lulusan. Kuliah jarak jauh ini dikhawatirkan juga bisa merugikan lulusan. Misalnya, mereka tidak bisa mengikuti CPNS karena akreditasinya tidak bagus. Ditambahkannya, pihaknya banyak mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan kelas jauh. Oleh karena itu dia berharap kalangan PTS dapat melihat permasalahan ini dari berbagai aspek.

Perlakuan Akreditasi dan Bidikmisi

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane Prof Dr Hasnudi mendesak Kopertis Aceh agar memperjuangkan perbedaan perlakuan akreditasi antara PTS dengan PTN. Dikatakannya dengan kondisi PTS saat ini yang memiliki banyak keterbatasan, maka diyakini PTS ini tidak akan pernah bisa dapat akreditasi yang lebih baik. Dia memaparkan kondisi UGL saat ini dimana 99 persen dosennya adalah PNS di Pemkab Aceh Tenggara.

Hal ini kata Hasnudi juga berkaitan dengan porsi untuk mendapatkan beasiswa Bidikmisi. Karena dengan akreditasi C, maka pihaknya tidak akan pernah bisa mendapat alokasi beasiswa Bidikmisi. Padahal justru keberadaan penerima Bidikmisi ini banyak terdapat di daerah-daerah yang perguruan tingginya berakreditasi C.

“Di UI, ITB atau UGM yang sudah berakreditasi A kan tidak banyak mahasiswa miskin. Justru di daerah inilah yang banyak mahasiswa miskin. Tapi kita tidak bisa dapat beasiswa Bidikmisi karena akreditasi C,” kata Hasnudi yang juga dosen Universitas Sumatera Utara.

Dikatakannya sejumlah persoalan tersebut sudah sempat mengemuka dalam pertemuan antara Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dengan Ditjen Dikti dan DPR RI beberapa waktu lalu.

Terkait dengan rencana pengumuman PTS sehat dan tidak sehat, Hasnudi meminta agar dipertimbangkan lagi. Karena hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat