INFO TERKINI : Program studi S-1 Teknik Informatika terakreditasi B, S-1 Sistem Informasi terakreditasi B, D-III Kebidanan terakreditasi B.    Universitas Ubudiyah Indonesia menerima pendaftaran mahasiswa baru jalur non-reguler (kelas karyawan) perkuliahan sabtu-minggu.    Universitas Ubudiyah Indonesia membuka pendaftaran mahasiswa baru Gelombang III mulai tanggal 10 Juli 2017-12 Agustus 2017. Program studi : S-1 Teknik Informatika, S-1 Sistem Informasi, D-III Kebidanan, D-IV Kebidanan, S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, S-1 Farmasi, S-1 Ilmu Gizi, S-1 Psikologi, S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S-1 Pendidikan Ilmu Komputer, S-1 Ilmu Hukum, S-1 Teknik Arsitektur, S-1 Teknik Sipil, S-1 Manajemen, dan S-1 Akuntansi.    
UUI VISITOR
Hari Ini : 23
Kemarin : 166
Bulan Ini : 2495
Total Views : 257804

No

Keputusan Menteri

Tahun

1

257/P/ 2014  : Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan

2014

2

019/P/2013 : Petunjukan Model Panutan (Role Model) Pengembangan Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampiran

2013

3

018/P/2013: Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Menandatangani Surat Pengantar dan Usul Permintaan Penetapan Nomor Induk Pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara serta Surat Keputusan dalam Rangka Pengangkatan CPNS di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2013

4

174/P/2012 : Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017

2012

5

053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

2012

6

075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01Lampiran 02)

2011

7

052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan

2011

8

134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

2010

9

126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan

2010

10

108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

2009

11

022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)

2009

12

015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)

2009

13

058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan

2008

14

057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan

2007

15

056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru

2007

16

02/KSG-DIKTI/2007: Bentuk Dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik

2007

17

129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

2004

18

045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

2002

19

004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi

2002

20

184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)

2001

21

179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi atau di sini

2001

22

178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)

2001

23

107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (telah dibatalkan oleh Permendikbud 24 Tahun 2012)

2001

24

36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdfoffsite)

2001

25

234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya

2000

26

232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)

2000

27

074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen

2000

28

284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 67 Tahun 2008)

2000

29

264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000

1999

30

212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor

1999

31

181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1999

32

187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)

1998

33

155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi atau di sini

1998

34

223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )

1998

35

38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran: I II III atau di SINI (sudah dibatalkan PerMenpan no. 17 Tahun 2013 )

1998

36

339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta

1994

37

036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)

1993

38

0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

1977

39

0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGMdocx)

1977

40

046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)

1977

41

Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 terbitan 16 Mei 1961: Juknis Perpres no.12 Tahun 1961 tentang tugas belajar

1961

 

No

Peraturan Menteri

Tahun

1

Uji Publik Draft Permen LAM, Draft Permendikbud LAM atau di sini

2014

2

Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  Format pdf:
Salinan Peraturan BersamaLampiran 1-2Lampiran 3Lampiran 4-12

2014

3

112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

2014

4

97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

2014

5

96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

2014

6

95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

2014

7

93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran

2014

8

92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya

2014

9

90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan

2014

10

88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI (pdf)

2014

11

87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2014

12

81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi atau di SINI

2014

13

77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

2014

14

73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

2014

15

67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud

2014

16

52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

2014

17

50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

2014

18

49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran

2014

19

46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi

2014

20

35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2014

21

33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

2014

22

32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi

2014

23

31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia

2014

24

30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi

2014

25

27 Tahun 2014 tentang Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2014

26

25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan pertama No. 69 Tahun 2012

2014

27

23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra

2014

28

22 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara

2014

29

18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2014

30

17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri

2014

31

14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)

2014

32

11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi

2014

33

10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

2014

34

9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan

2014

35

08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen

2014

36

1 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2014

37

PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran

2013

38

110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2013

39

109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.  24 Tahun 2012

2013

40

108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013

2013

41

107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf)

2013

42

106 Tahun 2013: Warisan Budaya Takbenda Indonesia

2013

43

105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2013

44

104 Tahun 2013: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi 6 (Enam) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia

2013

45

99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud

2013

46

96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan

2013

47

95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan

2013

48

94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan

2013

49

93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa

2013

50

91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

2013

51

89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor

2013

52

88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri

2013

53

87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

2013

54

85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

2013

55

84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta

2013

56

83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi

2013

57

82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2013

58

80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal

2013

59

78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI

2013

60

73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI

2013

61

62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru

2013

62

55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya atau di SINI

2013

63

52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau di SINI

2013

64

51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di SINI

2013

65

48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) atau di sini

2013

66

 46 Tahun 2013 : Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen

2013

67

42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis atau di sini

2013

68

24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 201265 Tahun 201264 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)

2013

69

21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

2013

70

17 Tahun 2013: Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran atau di SINI

2013

71

9 Tahun 2013: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi

2013

72

7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya

2013

73

6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)

2013

74

5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal atau di sini

2013

75

4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013

2013

76

01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

2013

77

76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya

2012

78

75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya

2012

79

74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan

2012

80

73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013

2012

81

72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia

2012

82

69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2012

83

65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013

2012

84

63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi

2012

85

60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2012

86

59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini

2012

87

58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)

2012

88

42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

2012

89

41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

2012

90

40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini

2012

91

37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

2012

92

36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012

2012

93

33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

2012

94

32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

2012

95

31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus

2012

96

24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011)

2012

97

16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A 2B , 3A 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini

2012

98

14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012

2012

99

13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya

2012

100

10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya

2012

101

08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri

2012

102

07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia

2012

103

05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan

2012

104

04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini

2012

105

01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)

2012

106

50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

2011

107

48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud

2011

108

47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009) atau di sini

2011

109

44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini

2011

110

38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 0102 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)

2011

111

26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran

2011

112

22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scansitus asli)

2011

113

20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi

2011

114

19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia

2011

115

18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)

2011

116

17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi

2011

117

11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

2011

118

9 Tahun 2011: Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

2011

119

06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional

2011

120

03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)

2011

121

1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011

2011

122

Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor

2011

123

48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

2010

124

47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus

2010

125

44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014

2010

126

43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional

2010

127

39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran

2010

128

38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

2010

129

36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

2010

130

35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya

2010

131

34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

2010

132

33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku

2010

133

30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan

2010

134

24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

2010

135

21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

2010

136

20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

2010

137

17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

2010

138

9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan

2010

139

6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

2010

140

2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

2010

141

1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)

2010

142

73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)

2010

143

70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

2009

144

68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Versi scan (situs asli)

2009

145

67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah

2009

146

66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia

2009

147

63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

2009

148

62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional

2009

149

61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di sini

2009

150

48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas

2009

151

47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

2009

152

46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

2009

153

42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus

2009

154

41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan

2009

155

33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

2009

156

32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (PermendiknasLampiran ILampiran IILampiran IIILampiran IVLampiran VLampiran VI).

2009

157

30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi

2009

158

26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

2009

159

20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan

2009

160

19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor

2009

161

18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia

2009

162

16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)

2009

163

8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

2009

164

85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi

2008

165

76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

2008

166

67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)

2008

167

62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi

2008

168

61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas

2008

169

59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar

2008

170

58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan

2008

171

57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi

2008

172

53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)

2008

173

51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional

2008

174

39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan

2008

175

38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas

2008

176

27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor

2008

177

20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)

2008

178

19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

2008

179

18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen

2008

180

16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas

2008

181

17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)

2008

182

09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus

2008

183

06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi

2008

184

02 Tahun 2008: Buku

2008

185

50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

2007

186

44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional

2007

187

42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)

2007

188

30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas

2007

189

26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)

2007

190

25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia

2007

191

20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan

2007

192

18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

2007

193

17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007

2007

194

16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru

2007

195

15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas

2007

196

07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

2007

197

44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013

2006

198

42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas

2006

199

41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin

2006

200

38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)

2006

201

37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

2006

202

34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, atau di sini

2006

203

32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

2006

204

28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan

2006

205

26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis

2006

206

19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia

2006

207

17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas

2006

208

16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

2006

209

14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja

2006

210

13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

2006

211

01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan

2006

212

28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

2006

213

25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

2005

214

02 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi

2005